Registrasi kepabeanan menjadi salah satu tahap fundamental sebelum perusahaan dapat melakukan kegiatan impor. Proses ini berfungsi sebagai verifikasi identitas pelaku usaha agar dapat terhubung dengan sistem pelayanan kepabeanan nasional. Tanpa registrasi tersebut, perusahaan akan mengalami hambatan saat mengajukan dokumen impor, mengakses layanan perdagangan internasional, atau melakukan proses pengeluaran barang dari kawasan pabean.

Karena prosedur administrasi melibatkan sistem digital pemerintah, dokumen legalitas usaha, dan verifikasi data perusahaan, banyak pelaku usaha memilih menggunakan jasa profesional agar seluruh proses berjalan lebih cepat, tepat, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Apa Itu Registrasi Kepabeanan dan Mengapa Wajib Dilakukan

Registrasi kepabeanan merupakan proses pendaftaran pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan ekspor atau impor agar dapat diidentifikasi secara resmi oleh otoritas kepabeanan nasional.

Melalui registrasi ini, pemerintah melakukan verifikasi legalitas perusahaan, identitas perpajakan, jenis kegiatan usaha, serta kesesuaian data administratif lainnya. Setelah proses disetujui, perusahaan memperoleh akses untuk menjalankan aktivitas kepabeanan sesuai kewenangannya.

Berdasarkan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia, registrasi kepabeanan merupakan mekanisme identifikasi resmi pengguna jasa kepabeanan yang menjadi syarat dasar dalam kegiatan perdagangan internasional.

Tanpa registrasi ini, perusahaan tidak dapat menjalankan proses impor secara legal.

Tahapan Umum dalam Proses Registrasi Kepabeanan

Meskipun pemerintah telah menyediakan sistem digital untuk mempermudah proses registrasi, pelaku usaha tetap harus memenuhi sejumlah tahapan administratif yang cukup detail.

Secara umum proses registrasi meliputi:

• Memastikan badan usaha telah terbentuk secara resmi
• Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan
• Memiliki Nomor Induk Berusaha melalui sistem OSS
• Menyesuaikan klasifikasi usaha atau KBLI perusahaan
• Mengunggah dokumen legalitas usaha ke sistem pemerintah
• Melakukan verifikasi data perusahaan oleh otoritas kepabeanan
• Menunggu persetujuan akses sebagai pengguna jasa kepabeanan

Berdasarkan informasi resmi OSS Indonesia, legalitas usaha modern kini terintegrasi dalam sistem digital nasional sehingga data perusahaan harus sinkron dengan layanan administrasi pemerintah lainnya.

Ketelitian dokumen menjadi faktor penting dalam proses persetujuan.

Regulasi yang Mengatur Registrasi Kepabeanan di Indonesia

Registrasi kepabeanan bukan sekadar prosedur administratif biasa. Sistem ini menjadi bagian dari pengawasan perdagangan internasional yang diatur secara khusus oleh pemerintah Indonesia.

Beberapa regulasi utama meliputi:

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
• Peraturan Menteri Keuangan terkait tata laksana pelayanan kepabeanan
• Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
• Sistem pelayanan perdagangan melalui Indonesia National Single Window

Berdasarkan dokumen resmi JDIH BPK RI, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh aktivitas pemasukan dan pengeluaran barang yang melintasi kawasan pabean Indonesia.

Regulasi ini bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang tertib dan terukur.

Kendala yang Sering Dialami Saat Mengurus Registrasi Kepabeanan

Banyak pelaku usaha mengalami kendala saat mengurus registrasi karena kurang memahami integrasi sistem administrasi pemerintah.

Beberapa kendala yang sering muncul antara lain:

• Ketidaksesuaian data legalitas perusahaan
• Kesalahan pada klasifikasi KBLI usaha
• Dokumen perusahaan belum sinkron dengan sistem OSS
• Kesalahan pengisian data digital pada sistem registrasi
• Kurangnya pemahaman terhadap persyaratan teknis kepabeanan

Menurut penelitian administrasi bisnis dari Universitas Airlangga, rendahnya pemahaman digitalisasi layanan pemerintah menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses legalitas usaha modern di Indonesia.

Persiapan dokumen yang tidak matang sering menyebabkan proses persetujuan tertunda.

Mengapa Banyak Perusahaan Menggunakan Jasa Registrasi Kepabeanan

Karena proses registrasi memerlukan ketelitian administratif, banyak perusahaan memilih menggunakan jasa konsultan profesional agar proses berjalan lebih efisien.

Penyedia jasa biasanya membantu memeriksa legalitas perusahaan, mengevaluasi kesiapan dokumen, memastikan kesesuaian data OSS, membantu proses registrasi digital, serta mendampingi hingga proses verifikasi pemerintah selesai.

Pendampingan profesional membantu perusahaan mengurangi risiko penolakan administrasi sekaligus mempercepat kesiapan operasional bisnis impor.

Bagi perusahaan yang baru memasuki perdagangan internasional, strategi ini sering menjadi pilihan yang lebih aman.

FAQ Seputar Jasa Registrasi Kepabeanan

Apakah registrasi kepabeanan wajib untuk importir?

Ya. Registrasi menjadi syarat utama sebelum perusahaan dapat melakukan kegiatan impor.

Apakah registrasi bisa dilakukan tanpa NIB?

Tidak. NIB menjadi bagian penting legalitas usaha sebelum registrasi dilakukan.

Berapa lama proses registrasi kepabeanan?

Waktu proses dapat berbeda tergantung kesiapan dokumen dan hasil verifikasi.

Apakah perusahaan baru dapat langsung registrasi?

Bisa, selama legalitas usaha dan dokumen administratif sudah lengkap.

Apakah jasa konsultan membantu seluruh proses registrasi?

Ya. Konsultan biasanya mendampingi mulai pemeriksaan dokumen hingga proses verifikasi selesai.

Kesimpulan

Menggunakan jasa registrasi kepabeanan membantu perusahaan mempersiapkan legalitas impor secara lebih aman, efisien, dan sesuai regulasi Indonesia. Registrasi kepabeanan menjadi fondasi utama agar perusahaan dapat terhubung dengan sistem administrasi perdagangan internasional yang diawasi pemerintah.

Persiapan legalitas yang tepat sejak awal membantu perusahaan menghindari hambatan administratif sekaligus mempercepat aktivitas bisnis impor di masa depan.

Baca artikel ini sebagai referensi awal, minta review awal kesiapan legalitas usaha Anda, serta hubungi kami untuk membantu memastikan proses registrasi kepabeanan berjalan aman dan sesuai regulasi terbaru Indonesia.

The post Jasa Registrasi Kepabeanan: Solusi Legalitas Awal untuk Menjalankan Aktivitas Impor Secara Resmi di Indonesia appeared first on EXIMPRO.

Banyak pelaku usaha berfokus pada negosiasi harga dengan pemasok luar negeri, tetapi kurang memperhatikan aspek legalitas impor, klasifikasi barang, persyaratan dokumen, hingga perhitungan tarif bea masuk. Kesalahan kecil pada tahapan administratif dapat menyebabkan keterlambatan pengeluaran barang, pembengkakan biaya logistik, koreksi pajak impor, bahkan sanksi kepabeanan. Karena itu, peran konsultan impor menjadi semakin penting sebagai mitra strategis yang membantu perusahaan menjalankan perdagangan internasional secara lebih aman dan efisien.

Memahami fungsi konsultan sejak awal akan membantu pelaku usaha mengurangi risiko bisnis sekaligus mempercepat proses operasional lintas negara.

Mengapa Aktivitas Impor Membutuhkan Pendampingan Profesional

Proses impor melibatkan lebih dari sekadar pembelian barang dari luar negeri. Setiap barang yang masuk ke wilayah Indonesia harus melewati prosedur administrasi yang diatur melalui sistem kepabeanan nasional.

Importir wajib memastikan legalitas usaha telah memenuhi ketentuan pemerintah, dokumen perdagangan lengkap, HS Code barang sesuai klasifikasi resmi, serta seluruh kewajiban perpajakan impor dihitung secara benar.

Berdasarkan informasi resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia, seluruh barang impor wajib melalui proses pemeriksaan administrasi dan kepabeanan sebelum dapat dikeluarkan dari kawasan pabean.

Karena regulasi ini cukup kompleks, banyak perusahaan memilih menggunakan pendampingan profesional agar proses berjalan lebih terkontrol.

Peran Konsultan Impor dalam Mendukung Operasional Bisnis

Konsultan impor membantu perusahaan memahami seluruh tahapan yang diperlukan sebelum transaksi internasional dilakukan.

Secara umum, layanan konsultan meliputi:

• Pemeriksaan legalitas usaha untuk kegiatan impor
• Registrasi importir dalam sistem pemerintah
• Analisis HS Code dan klasifikasi barang
• Simulasi tarif bea masuk dan pajak impor
• Verifikasi dokumen perdagangan internasional
• Pemeriksaan ketentuan larangan dan pembatasan barang
• Pendampingan proses customs clearance
• Evaluasi risiko kepatuhan regulasi impor

Pendampingan ini membantu perusahaan mempersiapkan seluruh kebutuhan administratif sebelum barang tiba di Indonesia.

Semakin kompleks jenis barang yang diimpor, semakin penting proses analisis dilakukan secara detail.

Regulasi yang Mengatur Aktivitas Impor di Indonesia

Aktivitas impor di Indonesia diatur melalui sejumlah regulasi yang mencakup perdagangan internasional, perpajakan, dan kepabeanan nasional.

Beberapa aturan utama yang relevan antara lain:

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
• Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
• Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
• Ketentuan tarif barang melalui Buku Tarif Kepabeanan Indonesia atau BTKI
• Regulasi sistem digital perdagangan melalui OSS dan INSW

Berdasarkan publikasi resmi OSS Indonesia, kegiatan usaha yang melibatkan impor wajib memenuhi legalitas berbasis risiko melalui sistem perizinan nasional yang telah terintegrasi.

Pemahaman terhadap regulasi ini menjadi fondasi utama bagi perusahaan yang ingin menjalankan impor secara legal.

Risiko Jika Perusahaan Menjalankan Impor Tanpa Pendampingan

Banyak perusahaan baru mencoba menjalankan impor secara mandiri untuk menghemat biaya operasional. Namun keputusan ini sering menimbulkan risiko yang justru lebih mahal.

Kesalahan dalam menentukan HS Code dapat menyebabkan tarif bea masuk berubah. Ketidaklengkapan dokumen dapat membuat barang tertahan di pelabuhan. Kesalahan perhitungan pajak impor dapat memicu koreksi administratif dari otoritas bea cukai.

Menurut kajian perdagangan internasional dari Universitas Gadjah Mada, kesalahan administratif dalam proses impor menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya logistics cost pada perusahaan yang melakukan transaksi perdagangan lintas negara di Indonesia.

Pengelolaan risiko menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan.

Mengapa Banyak Perusahaan Menggunakan Konsultan Impor

Perusahaan modern semakin memahami bahwa efisiensi bisnis tidak hanya ditentukan oleh harga barang, tetapi juga kemampuan menjaga kepastian regulasi.

Konsultan impor membantu perusahaan menyiapkan strategi administrasi, memastikan kepatuhan hukum, memperkirakan total biaya impor, serta membantu mengantisipasi risiko sebelum transaksi dilakukan.

Pendampingan profesional memberikan kepastian yang lebih baik terutama bagi perusahaan yang mengimpor produk teknis, bahan baku industri, alat elektronik, mesin, atau komoditas dengan regulasi khusus.

Bagi banyak bisnis, jasa konsultan justru menjadi bagian dari strategi efisiensi jangka panjang.

FAQ Seputar Konsultan Impor

Apa fungsi utama konsultan impor?

Membantu perusahaan memastikan seluruh proses impor berjalan sesuai regulasi Indonesia.

Apakah importir baru memerlukan konsultan?

Sangat disarankan, terutama jika belum memahami sistem kepabeanan dan regulasi impor.

Apakah konsultan membantu menentukan HS Code?

Ya. Analisis HS Code menjadi salah satu layanan penting dalam proses impor.

Mengapa dokumen impor harus diperiksa secara detail?

Kesalahan dokumen dapat menyebabkan keterlambatan pengeluaran barang dan biaya tambahan.

Apakah konsultan membantu menghitung biaya impor?

Ya. Konsultan biasanya membantu simulasi bea masuk, pajak impor, dan estimasi biaya keseluruhan.

Kesimpulan

Menggunakan konsultan impor menjadi langkah strategis bagi perusahaan yang ingin menjalankan aktivitas perdagangan internasional secara aman, efisien, dan sesuai regulasi Indonesia. Proses impor melibatkan banyak aspek administratif yang saling terhubung, mulai dari legalitas usaha, klasifikasi barang, dokumen perdagangan, hingga kewajiban kepabeanan.

Pendampingan profesional membantu perusahaan mengurangi risiko kesalahan administratif sekaligus menjaga efisiensi biaya logistik dan kepastian hukum dalam jangka panjang.

Baca artikel ini sebagai referensi awal, minta review awal kebutuhan impor perusahaan Anda, serta hubungi kami untuk membantu memastikan proses impor berjalan aman, efisien, dan sesuai regulasi terbaru di Indonesia.

The post Konsultan Impor: Solusi Strategis Menjalankan Aktivitas Perdagangan Internasional Secara Aman dan Efisien appeared first on EXIMPRO.

Indonesia menerapkan sistem pengawasan impor yang semakin terintegrasi melalui digitalisasi layanan kepabeanan. Pemerintah menempatkan dokumen administrasi sebagai instrumen utama untuk memastikan barang yang masuk telah memenuhi ketentuan tarif, persyaratan larangan dan pembatasan, serta kewajiban perpajakan impor. Karena itu, pelaku usaha yang memahami struktur dokumen impor sejak awal akan memiliki posisi yang lebih aman dalam menjaga efisiensi rantai pasok bisnisnya.

Bagi importir baru maupun perusahaan yang rutin melakukan transaksi internasional, pemahaman terhadap dokumen impor bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari strategi pengelolaan risiko bisnis.

Mengapa Dokumen Impor Menjadi Elemen Krusial dalam Perdagangan Internasional

Setiap barang yang masuk ke wilayah pabean Indonesia wajib melalui proses pemeriksaan administrasi sebelum dapat dikeluarkan dari pelabuhan atau kawasan pabean. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh informasi barang yang diimpor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dokumen impor berfungsi sebagai dasar verifikasi identitas barang, asal negara, nilai transaksi, klasifikasi tarif, serta kepatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional.

Berdasarkan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia, proses pelayanan impor mengharuskan importir menyampaikan data dan dokumen secara lengkap agar otoritas kepabeanan dapat melakukan penetapan tarif dan pengawasan secara akurat.

Kesalahan kecil dalam dokumen sering menyebabkan keterlambatan proses customs clearance yang berdampak langsung pada biaya penyimpanan barang.

Dokumen Utama yang Wajib Disiapkan Saat Impor Barang

Dalam praktik kepabeanan di Indonesia, terdapat beberapa dokumen dasar yang hampir selalu dibutuhkan dalam aktivitas impor.

Dokumen tersebut meliputi:

• Commercial Invoice sebagai bukti transaksi antara eksportir dan importir
• Packing List yang menjelaskan detail jumlah dan spesifikasi barang
• Bill of Lading atau Airway Bill sebagai dokumen pengangkutan
• PIB atau Pemberitahuan Impor Barang yang diajukan melalui sistem kepabeanan
• Nomor Induk Berusaha atau NIB sebagai legalitas usaha importir
• NPWP perusahaan untuk kewajiban perpajakan impor
• Dokumen izin tambahan apabila barang termasuk kategori larangan dan pembatasan
• Dokumen klasifikasi HS Code untuk penetapan tarif bea masuk

Jenis dokumen dapat bertambah tergantung karakteristik barang yang diimpor, terutama untuk produk makanan, alat kesehatan, bahan kimia, elektronik, atau komoditas dengan pengawasan khusus.

Regulasi yang Mengatur Dokumen Impor di Indonesia

Sistem impor nasional diatur melalui berbagai regulasi yang mengatur kepabeanan, perpajakan, dan pengawasan perdagangan internasional.

Beberapa regulasi penting yang relevan antara lain:

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.04/2022 tentang Tata Laksana Impor
• Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
• Ketentuan tarif barang berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia atau BTKI

Berdasarkan informasi resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, setiap importir wajib memenuhi persyaratan administratif agar barang dapat diproses sesuai sistem pelayanan kepabeanan nasional.

Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran aktivitas perdagangan.

Risiko Bisnis Jika Dokumen Impor Tidak Lengkap

Banyak perusahaan baru menyadari pentingnya kelengkapan dokumen ketika barang telah tiba di pelabuhan dan proses pengeluaran tertunda.

Ketika dokumen tidak lengkap atau terdapat perbedaan data antara invoice, klasifikasi HS Code, dan dokumen pengangkutan, sistem kepabeanan dapat melakukan pemeriksaan tambahan.

Konsekuensi yang sering muncul meliputi biaya penumpukan barang, keterlambatan distribusi, koreksi pajak impor, hingga pemeriksaan kepatuhan administratif.

Menurut kajian perdagangan internasional dari Universitas Airlangga, ketidaksesuaian dokumen impor menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya biaya logistik perusahaan yang melakukan perdagangan internasional di Indonesia.

Kesalahan administratif sederhana sering berdampak jauh lebih besar terhadap efisiensi bisnis.

Mengapa Menggunakan Konsultan Impor Menjadi Pilihan Strategis

Karena regulasi impor terus berubah mengikuti kebijakan perdagangan global, banyak perusahaan mulai menggunakan jasa profesional untuk memastikan proses administrasi berjalan aman.

Konsultan membantu melakukan pengecekan dokumen, analisis HS Code, verifikasi persyaratan larangan pembatasan, simulasi biaya impor, hingga mendampingi proses customs clearance apabila diperlukan.

Pendampingan ini membantu perusahaan mengurangi risiko kesalahan administratif dan menjaga kepastian biaya logistik.

Bagi perusahaan yang rutin melakukan impor, dukungan profesional sering menjadi bagian penting dari strategi manajemen risiko perdagangan internasional.

FAQ Seputar Dokumen Impor Barang

Apa dokumen paling penting dalam proses impor?

Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading, PIB, dan dokumen legalitas perusahaan.

Apakah semua barang impor membutuhkan izin tambahan?

Tidak. Hanya barang tertentu yang masuk kategori pengawasan khusus atau larangan pembatasan.

Apa fungsi HS Code dalam dokumen impor?

HS Code menentukan tarif bea masuk dan regulasi yang berlaku terhadap barang impor.

Siapa yang memeriksa dokumen impor?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui sistem pelayanan kepabeanan nasional.

Apakah perusahaan dapat menggunakan jasa konsultan impor?

Ya. Banyak importir menggunakan konsultan untuk mengurangi risiko administratif dan mempercepat proses.

Kesimpulan

Memahami Jasa dokumen Impor merupakan fondasi penting bagi perusahaan yang ingin menjalankan perdagangan internasional secara aman dan efisien. Kelengkapan administrasi bukan sekadar formalitas, tetapi bagian utama yang menentukan apakah barang dapat masuk ke Indonesia tanpa hambatan hukum maupun biaya tambahan.

Persiapan dokumen yang tepat membantu perusahaan menjaga arus logistik, menghindari koreksi administrasi, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi kepabeanan nasional.

Baca artikel ini sebagai referensi awal, minta review awal dokumen impor Anda, serta hubungi kami untuk membantu memastikan aktivitas impor berjalan aman, efisien, dan sesuai regulasi kepabeanan terbaru.

Hubungi Kami : https://wa.me/628179800163

The post Dokumen Impor Barang: Persyaratan Penting untuk Kelancaran Proses Kepabeanan di Indonesia appeared first on EXIMPRO.

Di Indonesia, aktivitas impor diawasi secara ketat melalui sistem kepabeanan nasional yang mengharuskan setiap barang diklasifikasikan secara tepat. Banyak perusahaan masih menganggap penentuan HS Code sebagai proses sederhana, padahal klasifikasi barang sering membutuhkan analisis teknis mendalam terhadap spesifikasi produk, komposisi bahan, fungsi barang, hingga interpretasi regulasi tarif internasional. Karena itu, biaya yang dikeluarkan untuk kajian HS Code sesungguhnya merupakan investasi strategis untuk mengurangi risiko kesalahan deklarasi impor.

Memahami struktur biaya sejak awal membantu pelaku usaha mengambil keputusan lebih tepat dalam mengelola aktivitas perdagangan internasional secara aman dan efisien.

Mengapa Kajian HS Code Menjadi Tahapan Penting dalam Aktivitas Impor

HS Code berfungsi sebagai identitas resmi suatu barang dalam sistem perdagangan internasional. Kode inilah yang menjadi dasar penentuan tarif bea masuk, penghitungan pajak impor, pengawasan barang tertentu, serta kewajiban dokumen pendukung saat proses customs clearance berlangsung.

Kesalahan kecil dalam menentukan kode klasifikasi dapat mengubah besaran pungutan negara secara signifikan. Barang yang seharusnya dikenakan tarif rendah dapat dikategorikan ke pos tarif berbeda dengan beban pajak lebih tinggi.

Berdasarkan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia, klasifikasi barang menjadi bagian fundamental dalam sistem pelayanan kepabeanan karena menentukan perlakuan fiskal maupun pengawasan impor yang diterapkan terhadap suatu komoditas.

Karena itu, proses analisis HS Code memerlukan ketelitian dan pemahaman teknis yang tidak sederhana.

Faktor yang Mempengaruhi Biaya Kajian HS Code

Tidak ada standar tunggal mengenai biaya jasa kajian HS Code karena kompleksitas analisis dapat berbeda pada setiap jenis barang.

Beberapa faktor yang umumnya memengaruhi biaya antara lain:

• Tingkat kompleksitas produk yang dianalisis
• Jumlah item barang yang memerlukan klasifikasi
• Ketersediaan dokumen teknis seperti product specification
• Kebutuhan analisis tarif dan regulasi larangan pembatasan
• Risiko potensi sengketa kepabeanan pada jenis barang tertentu
• Pengalaman konsultan atau tenaga ahli yang melakukan kajian

Produk sederhana seperti bahan baku umum biasanya membutuhkan analisis lebih cepat dibanding mesin industri, perangkat elektronik, bahan kimia, atau produk multifungsi yang memiliki karakteristik teknis kompleks.

Semakin kompleks barang yang dianalisis, semakin besar waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan klasifikasi akurat.

Regulasi yang Menjadi Dasar Penetapan HS Code di Indonesia

Kajian HS Code tidak dilakukan berdasarkan asumsi bisnis semata. Sistem klasifikasi barang memiliki dasar hukum nasional maupun standar internasional yang wajib diikuti.

Beberapa regulasi penting yang menjadi acuan meliputi:

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk
• Ketentuan Harmonized Commodity Description and Coding System yang diterbitkan oleh World Customs Organization
• Buku Tarif Kepabeanan Indonesia atau BTKI yang diperbarui secara berkala

Berdasarkan dokumen resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pemerintah menetapkan bahwa klasifikasi barang harus mengikuti struktur tarif resmi yang berlaku agar proses impor berjalan sesuai ketentuan kepabeanan nasional.

Kesalahan deklarasi dapat memicu pemeriksaan ulang dan koreksi administrasi oleh petugas bea cukai.

Risiko Finansial Jika Tidak Melakukan Kajian HS Code Secara Profesional

Banyak perusahaan memilih menentukan HS Code secara mandiri tanpa melakukan analisis mendalam. Pendekatan ini sering memunculkan risiko yang jauh lebih mahal dibanding biaya jasa konsultasi.

Jika kode barang yang digunakan tidak sesuai, importir dapat menghadapi kekurangan pembayaran bea masuk, koreksi pajak impor, penahanan barang di pelabuhan, hingga audit kepabeanan di kemudian hari.

Menurut kajian perdagangan internasional dari Universitas Indonesia, kesalahan klasifikasi barang impor menjadi salah satu penyebab paling umum terjadinya sengketa administratif antara pelaku usaha dan otoritas kepabeanan di Indonesia.

Kerugian akibat kesalahan ini sering kali jauh lebih besar dibanding biaya awal untuk melakukan kajian secara profesional.

Mengapa Menggunakan Jasa Konsultan HS Code Menjadi Pilihan Strategis

Perusahaan yang rutin melakukan impor biasanya membutuhkan kepastian klasifikasi agar aktivitas logistik berjalan efisien.

Konsultan HS Code membantu melakukan analisis spesifikasi produk, interpretasi aturan tarif, pengecekan regulasi impor, simulasi perhitungan bea masuk, hingga memberikan argumentasi teknis apabila terjadi pemeriksaan kepabeanan.

Pendampingan profesional sangat membantu terutama bagi importir yang menangani produk dengan spesifikasi teknis kompleks atau komoditas yang berada dalam pengawasan regulasi khusus.

Dalam banyak kasus, biaya konsultasi justru membantu perusahaan menekan risiko kerugian yang jauh lebih besar.

FAQ Seputar Biaya Kajian HS Code

Berapa biaya jasa kajian HS Code?

Biaya bervariasi tergantung kompleksitas barang, jumlah item, dan kebutuhan analisis teknis.

Apakah HS Code dapat ditentukan sendiri oleh importir?

Bisa, tetapi kesalahan klasifikasi dapat memicu koreksi tarif dan pemeriksaan bea cukai.

Mengapa analisis HS Code sering membutuhkan dokumen teknis produk?

Karena klasifikasi ditentukan berdasarkan fungsi, material, komposisi, dan karakteristik teknis barang.

Apakah HS Code memengaruhi tarif pajak impor?

Ya. HS Code menjadi dasar utama perhitungan bea masuk, PPN impor, dan pungutan lain.

Kapan perusahaan sebaiknya menggunakan konsultan HS Code?

Saat barang memiliki karakteristik teknis kompleks atau terdapat risiko perbedaan interpretasi tarif.

Kesimpulan

Memahami Jasa Biaya Kajian HS Code merupakan langkah strategis bagi perusahaan yang ingin menjalankan aktivitas impor secara aman, efisien, dan sesuai regulasi kepabeanan Indonesia. Kesalahan dalam klasifikasi barang bukan sekadar persoalan administratif, tetapi dapat menimbulkan kerugian finansial besar dan menghambat rantai pasok bisnis.

Melakukan analisis secara profesional membantu perusahaan memperoleh kepastian tarif sekaligus meminimalkan potensi sengketa dengan otoritas kepabeanan.

Baca artikel ini sebagai referensi awal, minta review awal klasifikasi produk Anda, serta hubungi kami untuk membantu memastikan proses impor berjalan aman, efisien, dan sesuai regulasi kepabeanan terbaru.

Hubungi Kami : https://wa.me/628179800163

The post Biaya Kajian HS Code: Memahami Investasi Penting untuk Menghindari Risiko Kesalahan Impor dan Kepabeanan appeared first on EXIMPRO.

“Selain dipengaruhi pandemi Covid-19, angka bulan Juni ini juga merupakan imbas dari melambatnya aktivitas ekspor-impor, seminggu menjelang dan setelah Hari Raya Idul Fitri,” kata Arif melalui keterangan pers, dikutip Senin (22/6).

Menurut dia perlambatan ekspor dan impor juga terjadi di hampir semua negara, termasuk Tiongkok yang sempat menggeliat pada April namun kembali turun pada Mei.

Meski demikian, Arif masih optimistis situasi ini berangsur membaik dalam bulan-bulan mendatang. Setidaknya, arus peti kemas akan meningkat pasca Lebaran, sebagaimana siklus tahun-tahun sebelumnya.

“Penurunan throughput saat Hari Raya hampir terjadi setiap tahun. Kami berharap pada Juni ini terjadi rebound (peningkatan kembali) arus peti kemas, walaupun dampak pandemi masih akan terasa,” ujarnya. Walaupun ada penurunan secara umum, IPC melihat adanya potensi pertumbuhan di masa ‘new normal’ ini.

Baca Juga: Babak Belur Ekspor & Impor Indonesia di Tengah Pandemi COVID-19

Misalnya saja, di tengah turunnya arus kapal, terjadi kenaikan volume penggunaan warehouse di sejumlah pelabuhan, termasuk di Pelabuhan Tanjung Priok. “Saat ini kami masih mengkonsolidasikan data pertumbuhan okupansi pergudangan di pelabuhan, sebagai bagian dari bahan kajian untuk review target perseroan tahun 2020,” ujarnya.

Meski demikian, Arif mengatakan bahwa perusahaan masih bersyukur penurunan arus peti kemas yang terjadi tidak setajam angka penurunan impor secara nasional. “IPC bersyukur karena dampak pandemi tidak menurunkan aktivitas dan produktivitas pelabuhan sedalam beberapa sektor lainnya seperti oil & gas, transportasi dan pariwisata,” katanya.

Mengutip data Badan Pusat Statistik, ekspor nasional pada bulan Mei 2020 tercatat 10,53 miliar USD. Angka ini turun 28,3 % dibandingkan Mei 2019. Sementara nilai impor turun 42,2 % dibandingkan Mei tahun lalu. Nilai impor bulan Mei 2020 sebesar 8,44 miliar USD.

Penurunan impor yang tajam pada Mei terjadi pada komoditas migas dan nonmigas. Impor migas anjlok 22,26% dibanding April atau 37,34% dibanding periode yang sama tahun lalu menjadi US$ 660 juta. Sedangkan impor nonmigas turun 23,04% dibanding April dan anjlok 69,87% dibanding periode yang sama tahun lalu mencapai US% 7,78 miliar.

Baca Juga: Ekspor Impor RI Anjlok, Investasi Akan Terpengaruh

Sedangkan, impor barang modal anjlok 19,75% sepanjang Januari-Mei 2020 dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara impor bahan baku/penolong turun 15,28% dan barang konsumsi turun 10,32%.  Adapun secara kumulatif Januari-Mei 2020, neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus mencapai US$ 4,31 miliar.

Sumber: Katadata

The post Aktivitas Ekspor-Impor Lesu, Arus Peti Kemas Tanjung Priok Turun 10,4% appeared first on EXIMPRO.

Ekspor pada Mei 2020 tercatat melanjutkan penurunannya dengan kisaran 13,40% month to month (mtom) dan 28,95% year on year (yoy). Sementara impor turun lagi lebih dalam dengan kisaran 32,65% mtom dan 42,20% yoy. Ekspor Januari 2020 tercatat 13,63 miliar dolar AS.

Sempat naik pada Februari-Maret 2020 menjadi 14 miliar dolar AS, lalu turun lagi di April menjadi 12,16 miliar dolar AS dan terus memburuk pada Mei 2020 menjadi 10,53 miliar dolar AS. Sementara impor Januari 2020 tercatat 14,27 miliar dolar AS. Angka ini turun tipis pada Maret 2020 menjadi 13,35 miliar dolar AS. Pada April 2020 angkanya terus menurun menjadi 12,54 miliar dolar AS dan 8,44 miliar dolar AS pada Mei 2020. Gara-gara capaian ini, surplus 2,09 miliar dolar AS pada Mei 2020 bukan kabar menggembirakan.

Bahkan Suhariyanto mengingatkan agar berhati-hati menyikapinya lantaran menjadi pertanda buruk bagi pertumbuhan ekonomi kuartal II (Q2) dan kinerja industri Indonesia.

Abdul Manap menjelaskan tren ini menunjukkan ekspor-impor melambat. Meski sebagian negara sudah membuka aktivitasnya, tapi permintaan tak terkerek. Deretan komoditas ekspor terbesar seperti Crude Palm Oil (CPO) dan batu bara kompak mengalami penurunan. BPS mencatat Mei 2020 ekspor golongan minyak nabati dan bahan bakar mineral masing-masing turun 199,7 miliar dolar AS dan 225 miliar dolar AS mtom.

Faktor pertama, Manap menilai ada potensi industri di luar negeri masih memiliki stok usai aktivitas berhenti. Faktor kedua, aktivitas ekonomi di negara tujuan masih rendah baik produksi maupun konsumsi. National Bureau of Statistics of China menyatakan Purchasing Managers Index (PMI) mereka Mei 2020 turun lagi menjadi 50,6 padahal sempat membaik di 52 pada Maret 2020 yang berarti ekspansi industri melambat.  Indikator harga produsen dan konsumen di Cina juga terus turun yang menjadi sinyal adanya peningkatan jumlah barang, tapi banyak tak terserap sehingga menjadi deflasi. Efek tersebut pun terasa sampai Indonesia.

Menurut BPS, Cina menguasai 17,04% pangsa ekspor dan 28,13% impor non-migas Indonesia “Kalau turun, kegiatan konsumen itu masih tidak bergerak signifikan sekalipun PMI meningkat,” ucap Manap saat dihubungi reporter Tirto, Senin (15/6/2020). Dari sisi impor pun keadaannya juga tidak baik-baik amat. Manap menilai terus turunnya impor menandakan aktivitas industri dalam negeri juga sedang rendah-rendahnya.

Ia mencontohkan data PMI Indonesia pada Mei 2020 masih bertengger di kisaran 28 sekalipun membaik dari April 2020 di angka 27,5 yang di bawah standar ekspansi 50 poin. Indikator inflasi Mei 2020 bahkan terus mengalami penurunan pertanda masih lemahnya daya beli.

Baca Juga: Ekspor Impor RI Anjlok, Investasi Akan Terpengaruh

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendah Manilet menambahkan tren perlambatan ekspor-impor ini merupakan konsekuensi yang harus dihadapi semua negara karena perlambatan ekonomi global. Melansir Reuters, ekspor-impor Jerman pada April 2020 menjadi yang terburuk sejak tahun 1990. Ekspor Jerman turun 24% yoy lantaran mitra dagangnya terdampak Corona.

“Masalah global COVID-19 seperti sekarang menjadikan penurunan ekspor merupakan keniscayaan,” ucap Yusuf saat dihubungi reporter Tirto, Senin (15/6/2020).

Melihat tren ini, Yusuf yakin tren penurunan ekspor-impor akan terus berlanjut sampai rilis data Juni 2020 nanti. Yusuf bilang kinerja perdagangan global masih akan melambat hingga akhir tahun sehingga perbaikan ekspor-impor sulit diharapkan. Belum lagi perekonomian Cina sudah menunjukkan tren menurun lagi sekalipun sudah membaik sejak lockdown. Kalau pun mau berharap pada industri dalam negeri, kata Yusuf, itu pun tidak mudah.

Meski pemerintah melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kapasitas industri paling banyak berada di kisaran 30% dan permintaan industri domestik juga belum akan pulih dalam waktu dekat. “Saya pikir iya (akan berlanjut di bulan depan),” ucap Yusuf.

Baca Juga: Bea Cukai Ungkap Berbagai Modus Jastip Barang Impor

Karena itu, peneliti Indef Abdul Manap mengatakan, pemerintah perlu segera mengambil langkah untuk mengantisipasi penurunan ini. Ia berkata setidaknya pemerintah bisa menggencarkan negosiasi dagang untuk memitigasi masalah gugatan perdagangan seperti anti-dumping maupun subsidi demi memuluskan ekspor Indonesia.

Ia bilang porsi ekspor dalam PDB barangkali cukup kecil dibanding konsumsi-investasi. Namun Manap mengingatkan efeknya akan terasa pada seretnya penerimaan devisa Indonesia yang bakal menyulitkan pengendalian nilai tukar kala diguncang ketidakpastian ekonomi global.

Belum lagi jika impor terus turun, industri dalam negeri bakal kesulitan memenuhi permintaan ekspor dan domestik. Sebab 75% impor bahan baku Indonesia didominasi oleh bahan baku. “Kita enggak bisa anggap remeh ekspor-impor,” ucap Manap.

Baca selengkapnya di artikel “Babak Belur Ekspor & Impor Indonesia di Tengah Pandemi COVID-19”, https://tirto.id/fHME

The post Babak Belur Ekspor & Impor Indonesia di Tengah Pandemi COVID-19 appeared first on EXIMPRO.

“Dari BPS sudah keluarkan ekspor impor menurun tajam dan itu pasti memengaruhi investasi maupun sebagian besar dari sisi ekspor ke depan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi video, Selasa, 16 Juni 2020.

Penurunan nilai ekspor dan impor tersebut, menurut Sri Mulyani, harus dilihat dampaknya di masa mendatang lantaran sebagian besar dipengaruhi kondisi di dalam negeri, seperti konsumsi di Tanah Air. Kendati demikian, ada juga imbas dari sentimen global akibat adanya pelemahan ekonomi di berbagai negara.

Baca Juga: Segel Bea dan Cukai

“Kuartal II itu diperkirakan semua negara maju alami kontraksi hampir double digit, sehingga pasti memengaruhi ekspor kita. Ini sedang kami coba untuk menangani dan mitigasi,” ujar Sri Mulyani.

Adapun upaya pemerintah dari sisi kebijakan saat ini, kata Sri Mulyani, adalah dengan memitigasi dan mengelola risiko yang downside sangat dalam agar tidak memburuk, atau bisa tertahan di zona positif.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto mengatakan kondisi neraca perdagangan perlu diwaspadai, walaupun mengalami surplus pada Mei 2020.

“Kalau kita lihat terciptanya surplus ini kurang menggembirakan karena ekspor mengalami penurunan 28,95 persen (year-on-year). Impornya turun jauh lebih dalam 42,20 persen (yoy),” ujar Suhariyanto dalam konferensi video, Senin, 15 Juni 2020.

Berdasarkan catatan BPS, semua komponen impor mengalami pertumbuhan negatif, baik secara bulanan alias month to month, maupun tahunan atau year on year. Tercatat, impor barang konsumsi tumbuh -39,83 persen (yoy), bahan baku -43,03 persen, dan barang modal -40 persen. Sehingga, total impor tumbuh negatif 42,20 persen year-on-year.

Baca Juga: Konsultan Kepabeanan

“Impor bahan baku dan modal perlu diperhatikan dan diwaspadai karena akan berpengaruh besar terhadap pergerakan industri dan berpengaruh ke perdagangan,” ujar Suhariyanto. Sementara itu, impor bahan modal bisa berpengaruh kepada komponen investasi dan pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran.

Di sisi ekspor, komponen yang mengalami pertumbuhan pada Mei 2020 adalah ekspor minyak dan gas. Tercatat, ekspor migas naik 15,64 persen dibanding bulan April 2020. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, angkanya anjlok hingga 42,64 persen.

Di samping ekspor migas, dibandingkan tahun lalu ekspor pertanian tumbuh -25,48 persen, industri pengolahan -25,9 persen, dan industri pertambangan -38,11 persen. Sehingga, total ekspor tumbuh minus 28,95 persen ketimbang tahun lalu.

Dengan data-data tersebut, secara umum, mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus pada Mei 2020. Rinciannya, ekspor dari Tanah Air tercatat sebesar US$ 10,53 miliar. Sedangkan, impor tercatat sebesar US$ 8,44 miliar. “Jadi neraca perdagangan mengalami surplus US$ 2,1 miliar,” ujar Suhariyanto.

Sumber: Tempo

The post Ekspor Impor RI Anjlok, Investasi Akan Terpengaruh appeared first on EXIMPRO.

Hal ini guna mengakali batas nilai pembebasan sebesar 500 dolar AS per penumpang yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 203/PMK.04/2017 tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa penumpang dan awak sarana pengangkut.

Heru menyebut masih terdapat oknum pedagang yang memanfaatkan kebijakan pembebasan bea masuk atau nilai cukai dengan batas tertentu atas barang impor atau de minimus value barang kiriman dengan memecah barang kiriman menjadi beberapa barang kiriman dan di bawah de minimus value dengan nilai cukup ekstrem pada hari yang sama.

Baca Juga : Pemerintah Didesak Buka-bukaan soal Kenaikan Cukai Rokok

Heru menyampaikan, sejak penerapan program anti-splitting melalui PMK 112/PMK.04/2018 pada Oktober 2018, Bea Cukai berhasil menjaring 72.592 Consignment Notes (CN) dengan nilai mencapai Rp 4 miliar pada 2018. Angka ini, lanjut Heru, naik menjadi 140.863 CN dengan nilai penerimaan mencapai Rp 28,05 miliar pada 2019.

“Program ini sudah berjalan dan efektif. Kalau tidak kita deteksi, penerimaan sebesar itu bisa hilang,” kata Heru saat jumpa pers tentang kegiatan penertiban impor barang bawaan penumpang jasa titip (jastip) di Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai, Jakarta Timur, Jumat (27/9).

Heru merinci daftar barang-barang yang terjaring kebanyakan meliputi arloji, sepatu, pakaian, elektronik, bunga telepon genggam.

Heru menilai, program anti-splitting cukup efektif menangkal masuknya barang-barang tersebut lantaran memiliki smart system berupa sistem komputer yang mampu mengenali secara otomatis nama-nama penerima barang yang mencoba memanfaatkan celah bea masuk dan pajak impor.

“Penindakan ini untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jasa dan memastikan hak-hak neaftat serta melindungi hasil industri dalam negeri dan kompetisi usaha yang sehat,” ucap Heru.

Artikel ini telah tayang di republika.co.id dengan judul “Bea Cukai Ungkap Berbagai Modus Jastip Barang Impor”, https://republika.co.id/berita/pyhi0b423/bea-cukai-ungkap-berbagai-modus-jastip-barang-impor.

The post Bea Cukai Ungkap Berbagai Modus Jastip Barang Impor appeared first on EXIMPRO.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam, rencana kenaikan cukai tanpa kejelasan membuat masyarakat dan industri hasil tembakau ketar-ketir. Selama ini, pemerintah mengatakan kenaikan cukai untuk menekan prevalensi perokok, dan membasmi rokok ilegal.

Namun, kenaikan cukai yang cukup tinggi justru menimbulkan motif bahwa pemerintah sedang dikejar setoran penerimaan negara.

Indikasi ini terlihat dari angka kenaikan cukai rokok sebesar 23 persen di tahun depan yang ternyata lebih besar dibanding rata-rata kenaikan cukai rokok dalam 10 tahun terakhir yakni 13 persen.

Baca Juga : Bea Cukai Minta Pelaku Jastip Tak Gunakan Media Sosial, Ini Kata Pengamat

Apalagi sejauh ini, pemerintah tak pernah terbuka ihwal formulasi kenaikan tarif cukai tersebut.

“Jadi, sebagai masyarakat sipil pun kami bertanya, apa dasar dan tujuan dari kenaikan cukai sebesar angka tersebut? Karena, selama ini rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait hal tersebut tak pernah terbuka,” jelas Roy, Rabu (25/9).

Hingga saat ini, lanjutnya, terdapat beberapa hal yang dianggap abu-abu terkait rencana kenaikan cukai rokok. Pertama, masih belum diketahui apakah kenaikan cukai rokok tersebut merata di semua jenis dan golongan rokok atau kenaikan cukainya bersifat progresif.

Menurut PMK Nomor 156 Tahun 2018 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, cukai dibebankan terhadap tiga jenis rokok, yakni Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), dan Sigaret Kretek Tangan (SKT).

Masing-masing jenis rokok memiliki golongan cukainya masing-masing. “Ini menjadi tanda tanya yang besar,” papar dia.

Kedua, pemerintah juga tidak menjelaskan pengenaan cukai rokok di tahun depan berdasar pada strata tarif cukai hasil rokok seperti yang direncanakan pada PMK Nomor 146 Tahun 2017 atau tidak.

Roy menjelaskan dua tahun lalu pemerintah berencana untuk melakukan simplifikasi atas strata (layer) tarif cukai rokok dari 10 strata tarif di 2018 menjadi delapan strata tarif di 2019, enam strata tarif di 2020, dan lima strata tarif di 2021.

Hanya saja, kebijakan simplifikasi ini hanya berlangsung selama setahun, karena pemerintah tiba-tiba menghapus simplifikasi strata tarif cukai tersebut melalui PMK Nomor 156 Tahun 2018.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190926121635-532-434240/pemerintah-didesak-buka-bukaan-soal-kenaikan-cukai-rokok

The post Pemerintah Didesak Buka-bukaan soal Kenaikan Cukai Rokok appeared first on EXIMPRO.

Sayangnya, maraknya pelaku jasa titipan yang menjual barang-barang mewah membuat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta pelaku industri ritel gerah.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan telah melakukan beberapa penertiban terhadap pelaku jasa titipan. Pihak Bea dan Cukai juga meminta para para pelaku jastip untuk melakukan kegiatan bisnis secara resmi dengan menaati prosedur kepabeanan hingga melakukan kegiatan jual-beli secara adil.

Mereka meminta agar penyelenggara jastip yang ingin bisnisnya berjalan secara legal diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan wajib menyatakan bahwa barang yang mereka bawa sebagai barang dagangan, bukan sebagai barang pribadi seperti yang saat ini kerap terjadi.

Pelaku jastip juga diminta agar melakukan kegiatan jual beli melalui platform resmi seperti di e-commerce, bukan melalui media sosial. Menanggapi hal ini, praktisi pajak Yustinus Prastowo mengatakan, aturan untuk pelaku para jastip memang harus lebih jelas karena hal ini adalah sebuah fenomena baru yang memanfaatkan teknologi.

Baca Juga : Lebih Mengenal Apa itu Kepabeanan

“Aturannya juga musti jelas. Ini kan fenomena baru memanfaatkan perkembangan teknologi,

” ucapnya, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (28/9/2019).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, barang penumpang dibebaskan dari kewajiban pabean serta pajak dalam rangka impor lainnya, jika nilai barang yang dibawa kurang dari free on board (FOB) 500 dollar AS per orang.

Jika nilai barang tersebut melebihi FOB 500 dollar AS per orang, maka dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Yustinus menambahkan, sepanjang pelaku jastip memenuhi peraturan tersebut, maka pemakaian media apapun untuk mempromosikan jasa titip yang ditawarkan bukan masalah besar.

“Jastip sudah menjadi bisnis baru dan bukan turis yang dimintai tolong,” kata dia.

“Saya kira perlu duduk bersama. Di satu sisi perlu regulasi dan fairness supaya semuanya adil. P

emerintah harus peka terhadap perkembangan bisnis dan teknologi,” tambahnya.

Ia juga menilai permintaan untuk tidak lagi menggunakan media sosial bagi pelaku jastip adalah hal yang tak perlu dilakukan. “Mereka memanfatakan medsos untuk promosi, ya soal supply and demans saja. Kecuali ada aturan, lain cerita,” ungkapnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Bea Cukai Minta Pelaku Jastip Tak Gunakan Media Sosial, Ini Kata Pengamat”, https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/28/163322365/bea-cukai-minta-pelaku-jastip-tak-gunakan-media-sosial-ini-kata-pengamat?page=all.

The post Bea Cukai Minta Pelaku Jastip Tak Gunakan Media Sosial, Ini Kata Pengamat appeared first on EXIMPRO.